Header Ads

Ketika "Goblok" dan "Dungu" Berkumpul di Istana



Jakarta (Warta Samacara) - Istana Negara kembali menjadi panggung politik yang menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat (2/10/2026).


Rocky dilantik bersama jajaran Wantimpres lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Pratikno dipercaya sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, sementara sejumlah tokoh dari latar belakang politik, agama, akademisi, dunia usaha dan pemerintahan masuk dalam jajaran lembaga penasihat Presiden tersebut.


Namun, bukan sekadar nama Rocky yang menarik perhatian. Yang jauh lebih menarik adalah ironi politik di balik masuknya seorang tokoh yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik kekuasaan ke dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.


Maka lahirlah sebuah pertanyaan sederhana: apa yang sebenarnya sedang terjadi di Istana?


Judul “Ketika Goblok dan Dungu Berkumpul di Istana” tentu bukan tuduhan bahwa para pejabat negara adalah orang goblok atau dungu. Istilah itu merupakan kritik satiris terhadap situasi ketika kata-kata keras, label, ejekan dan perdebatan intelektual yang selama ini berseliweran di ruang publik akhirnya bertemu dengan kekuasaan dalam satu ruangan.


Rocky Gerung selama ini dikenal sebagai figur yang tidak segan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah maupun elite politik. Ia membangun reputasinya sebagai intelektual publik yang berada di luar kekuasaan, berbicara dengan bahasa yang keras, satir dan terkadang kontroversial.


Kini posisinya berubah.


Rocky bukan lagi sekadar orang yang berdiri di luar pagar Istana sambil mengkritik. Ia telah masuk ke dalam struktur resmi kekuasaan sebagai anggota Wantimpres.


Ironinya justru di situlah.


Apakah kritik masih akan setajam ketika berada di luar kekuasaan?


Ataukah kekuasaan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah seorang pengkritik menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya ia kritik?


Pertanyaan tersebut sah diajukan publik.


Apalagi Rocky sendiri menegaskan setelah dilantik bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan dan mengaku sikap serta pandangannya tetap radikal. Ia juga mengatakan Wantimpres mempunyai fungsi kritis terhadap kebijakan pemerintah.


Pernyataan itu justru harus diuji.


Sebab menjadi pengkritik pemerintah jauh lebih mudah ketika seseorang tidak memiliki kursi di dalam pemerintahan. Kritik dapat disampaikan tanpa harus ikut memikul tanggung jawab terhadap keputusan politik.


Tetapi menjadi orang dalam memiliki konsekuensi berbeda.


Di dalam Istana, kritik bukan lagi sekadar retorika. Kritik harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang masuk akal, argumentasi yang kuat, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.


Di sinilah Rocky akan diuji.


Publik tidak membutuhkan Rocky Gerung yang sekadar tetap “radikal” dalam kata-kata. Publik membutuhkan Rocky Gerung yang berani menggunakan posisi strategisnya untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat.


Jika kebijakan Presiden benar, Wantimpres harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan itu benar.


Jika kebijakan Presiden keliru, Wantimpres juga harus mampu mengatakan bahwa itu keliru.


Jangan sampai lembaga pertimbangan berubah menjadi sekadar ruang berkumpulnya para elite yang saling membenarkan.


Sebab problem terbesar dalam kekuasaan bukan kekurangan orang pintar.


Problem terbesar kekuasaan justru ketika orang-orang di sekelilingnya kehilangan keberanian untuk mengatakan “tidak”.


Istana membutuhkan orang yang berani berbeda pendapat, bukan sekadar orang yang pandai memberikan tepuk tangan.


Karena itu, kehadiran Rocky Gerung sebenarnya bisa menjadi keuntungan bagi Presiden Prabowo—jika Rocky benar-benar menjalankan fungsi kritisnya.


Sebaliknya, kehadiran Rocky justru akan menjadi bumerang apabila status Wantimpres membuat kritiknya kehilangan daya gigit.


Di sinilah publik akan menilai: apakah Rocky masuk Istana untuk mengubah cara kekuasaan berpikir, atau justru kekuasaan yang perlahan mengubah cara Rocky berpikir?


Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan konferensi pers.


Tidak pula dengan istilah radical break.


Jawabannya akan terlihat dari bagaimana Rocky bersikap ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang kontroversial.


Sebab di luar Istana, siapa pun bisa menjadi kritikus.


Tetapi di dalam Istana, keberanian mengatakan kebenaran kepada kekuasaan adalah perkara yang jauh lebih mahal.


Dan kalau benar Wantimpres berfungsi sebagai pemberi pertimbangan yang kritis, sebagaimana dikatakan Rocky, maka publik justru harus berharap agar meja Wantimpres tidak menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya pandai berbicara.


Istana membutuhkan akal sehat.


Membutuhkan perdebatan.


Membutuhkan kritik.


Membutuhkan orang yang berani mengatakan bahwa keputusan yang salah tetap salah, meskipun keputusan itu dibuat oleh Presiden.


Jadi, persoalannya bukan apakah “goblok dan dungu” berkumpul di Istana.


Persoalannya adalah apakah mereka yang berada di Istana masih mampu membedakan antara kebodohan, kepentingan, kekuasaan dan kebenaran.


Sebab kekuasaan tanpa kritik akan mudah berubah menjadi kesombongan.


Dan kritik tanpa keberanian ketika sudah berada di dalam kekuasaan hanya akan menjadi pertunjukan.


Kini Rocky sudah masuk Istana.


Publik tinggal menunggu: apakah suara kritis itu benar-benar ikut masuk bersamanya, atau tertinggal di luar pagar.(*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.