Header Ads

Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo



Jakarta (Warta Samacara) - Karier Irjen Ahrie Sonta di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berakhir setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik.


Putusan sidang disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).


Johnny menegaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada Ahrie Sonta berupa pemecatan dari keanggotaan Polri. "Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.


Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026). Dalam perkara tersebut, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga disebut terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka.


Mereka di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan penyidikan, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.


Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia tanpa melalui prosedur hukum yang sah.


"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).


Selain Presiden Prabowo, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain. Sasaran penyadapan disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.


Dengan putusan sidang etik tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH dari institusi Polri. Sementara itu, proses hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya menjadi bagian tersendiri dalam penanganan perkara tersebut.(*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.