BGN Evaluasi Penerima MBG, Ratusan Sekolah Swasta Elite Nyatakan Tak Membutuhkan

 

Jakarta (Warta Samacara) – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penataan ulang sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam proses tersebut, ratusan sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penataan atau refocusing dilakukan agar program MBG dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Menurut Sudaryono, BGN masih menghitung dampak dari proses penataan tersebut, termasuk kemungkinan perubahan jumlah penerima manfaat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sedang kita hitung target penerima manfaat setelah refocusing. Yang jelas, kita sedang menyisir sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, karena memang tidak perlu MBG,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut tidak dilakukan secara sepihak. BGN telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Dari komunikasi tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak memerlukan program MBG. Sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki biaya pendidikan relatif tinggi dan berasal dari lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi yang dinilai mampu.

“Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang mungkin biayanya cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya,” ujarnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pemberian makanan bergizi kepada sekolah yang secara sadar menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.

Ia menyebut pelaksanaan MBG tetap berpegang pada prinsip bahwa kelompok yang berhak menerima bantuan gizi harus mendapatkan manfaat program, sementara pihak yang tidak membutuhkan atau tidak menginginkannya tidak akan dipaksakan.

“Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau,” tegasnya.

Meski demikian, Sudaryono belum mengungkapkan jumlah pasti sekolah maupun penerima manfaat yang akan terdampak kebijakan refocusing tersebut. Ia menyebut proses pendataan masih berlangsung sehingga angka yang diperoleh masih bersifat dinamis.

“Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan,” katanya.

Ia memperkirakan informasi mengenai hasil akhir penataan penerima MBG dapat disampaikan setelah proses penghitungan dan pendataan selesai.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing.

Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan intervensi gizi pemerintah lebih terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang menjadi bahan evaluasi adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama mereka yang bersekolah di satuan pendidikan dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu.

Pemerintah menegaskan bahwa refocusing penerima MBG bukan dimaksudkan untuk mengurangi layanan gizi bagi masyarakat, melainkan memperbaiki ketepatan sasaran berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.(*)